NEWSTICKER

Status 3 Tersangka Pemerkosa di Kemenkop UKM Gugur

20 January 2023 20:45

Gugatan praperadilan kepada tiga tersangka pemerkosaan di Kemenkop UKM dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Dengan dikabulkannya gugatan ini, status tersangka ketiga pelaku dianggap tidak sah atau gugur dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang sempat dicabut dianggap sah. 

"Mengadili, mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon," demikian dikutip dari situs Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) PN Bogor, Selasa (17/1/2023).

Dengan putusan praperadilan ini, Hakim Tunggal Arie Hazairin menyatakan, penetapan tiga tersangka pegawai Kemenkop UKM tidak sah. Surat perintah penghentian penyidikan SP3 yang sempat dicabut kembali dianggap sah. 

Saat ini, dua dari empat terduga pelaku dipecat dan satu orang dikenakan sanksi penurunan jabatan selama satu tahun serta satu orang dikenakan sanksi pemutusan kontrak kerja. 

Kasus dugaan pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM terjadi 5 Desember 2019 lalu. Kejadian terjadi saat korban dan pelaku sedang melaksanakan rapat di Kota Bogor. Korban melaporkan perkawa ini ke Polresta Bogor pada 20 Desember 2019. Namun, pada 18 Maret 2020 polisi menerbitkan SP3 dengan alasan restorative justice karena korban disebut mencabut laporan. 

Dalam hal tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan SP3 dalam kasus ini batal karena pencabutan laporan tidak dibenarkan secara hukum. 

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan, penerbitan SP3 yang dilakukan oleh Polresta Bogor dan disahkan oleh PN Bogor tidak tepat karena kurangnya bukti dari korban yang disebut telah melakukan pencabutan laporan. 

Hal tersebut juga disetujui oleh Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani. Andy menyebut, restorative justice tidak bisa dilakukan dalam kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan.

Andy mengimbau untuk tidak menormalisasi menikahkan pelaku pemerkosaan dan korban sebagai langkah penyelesaian kasus pemerkosaan atau tindak pidana seksual kecuali adanya delik aduan dari korban.