15 November 2016 20:03
Analis hukum Pramudya Oktavinanda menilai penanganan radikalisme di Indonesia tak cukup dengan hukum pidana. Diperlukan kebijakan lain seperti pembinaan atau pembelajaran terhadap masyarakat. Karena menurutnya pidana merupakan jalan terakhir dalam menangani masalah tersebut.
\r\n
Streaming