Megaproyek kontroversial Meikarta baru-baru ini kembali menjadi perhatian publik karena berbagai isu negatif dan kasus hukum. Bagaimana kondisi proyek yang pernah dicanangkan sebagai kota satelit Indonesia dengan nilai pembangunan hingga Rp278 triliun tersebut?
Megaproyek Meikarta yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat, pertama kali diluncurkan pada 2017 silam. Saat itu, berbagai macam promosi dan janji manis pemasaran dilakukan secara gencar untuk menarik konsumen.
Pihak pengembang juga berjanji akan melakukan serah terima unit mulai tahun 2019-2020. Namun, akibat tersandung kasus suap hingga gugatan pailit, pembangunan megaproyek yang dijuluki sebagai "Shenzhennya Indonesia" tersebut pun terbengkalai, dan hingga saat ini masih belum rampung.
Berdasarkan informasi, Meikarta Distrik 1 hampir selesai, Distrik 2 masih dalam bentuk kerangka bangunan, sementara Distrik 3 belum dibangun sama sekali. Seperti diketahui, proyek Meikarta sudah diterpa berbagai masalah sejak awal pembangunan.
Pada Agustus 2017, pihak pengembang sempat mengatakan proyek tersebut telah mendapatkan izin untuk lahan seluas 500 hektar. Namun, Pemprov Jabar Barat meminta proyek tersebut dihentikan sementara karena rekomendasi izin lahan yang diberikan hanya 84,6 hektar.
Pada Mei 2018, pengembang Meikarta digugat pailit oleh vendornya, dan subkontraktor juga diminta untuk menghentikan sementara pengerjaan proyek tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2018, KPK menggerebek 10 lokasi dan melakukan OTT atas kasus suap dalam proyek Meikarta.
Yang terbaru, pada Desember 2022 lalu anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mengadu ke DPR terkait serah terima unit yang belum terlaksana. Namun belakangan PKPKM malah sempat digugat oleh pengembang atas kasus pencemaran nama baik.
Setelah menerima aduan dari PPKM, 21 anggota DPR pun turun tangan dan baru-baru ini melakukan sidak ke Meikarta, sebagai salah satu upaya menanggapi keluhan konsumen.
