Ridwan Kamil akan Batalkan Pelaku Kecurangan Domilisi PPDB Jalur Zonasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membatalkan pelaku tindak kecurangan zonasi yang lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu dilakukan karena banyaknya kecurangan yang terjadi selama proses PPDB sistem zonasi berlangsung.

Masalah PPDB terutama melalui sistem zonasi tampaknya selalu saja timbul setiap tahun. Modus-modus kecurangan, seperti siswa pindah atau numpang Kartu Keluarga (KK) yang alamatnya dekat dengan sekolah, hampir selalu ditemukan.

Atas dugaan kecurangan itu, SMA Negeri 2 Kota Bekasi digeruduk massa pada 13 Juli 2023. Hal itu lantaran pihak sekolah terindikasi adanya jual beli kursi calon peserta didik baru. Namun pihak sekolah belum mau memberikan keterangan soal hal itu.

Belum lama ini, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga melakukan inspeksi mendadak, menyusul banyaknya aduan orang tua yang kecewa anaknya tidak lolos melalui jalur zonasi. Bima Arya menemukan kejanggalan data calon siswa yang terdaftar di KK tidak ditemukan saat ia mendatangi rumah tersebut. Ia menduga ada proses manipulasi.

"Tapi menurut saya sistem zonasi ini terbukti tidak siap ya, Saya kira ini harus dibatalkan sistem zonasi ini, kalaupun zonasi ini masih akan diterapkan, sistem harus lebih rapi lagi," kata Bima Arya. 

Banyaknya dugaan manipulasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak akan membiarkan pelaku tindak kecurangan dalam PPDB lolos begitu saja. Kang Emil sudah menyiapkan tim khusus untuk menindak pengaduan orang tua siswa yang keberatan atas hasil PPDB.

Banyaknya kecurangan domisili ini menjadi bahan evaluasi Pemprov Jabar untuk melakukan cross check lebih ketat, baik administrasi maupun peninjauan langsung ke lapangan. Pemprov Jawa Barat berharap kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di masa depan.