Fraksi PDIP Sampaikan 26 Catatan atas RUU APBN 2026

DPR RI menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rio A.J. Dondokambey, menyampaikan 26 pandangan fraksinya. PDIP menekankan bahwa APBN bukanlah sekadar deretan angka, melainkan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial. Untuk itu, Fraksi PDIP menyatakan akan berada di garis depan untuk menjamin kesesuaian APBN dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"PDI Perjuangan mendukung dan mengawal APBN 2026 agar tidak hanya menjadi catatan angka, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta memperkokoh semangat persatuan dan gotong royong sebagai jiwa bangsa Indonesia," kata Rio.

Beberapa poin yang disorot antara lain target pertumbuhan ekonomi 5,4?n inflasi 2,5% yang harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, pentingnya kemandirian fiskal melalui optimalisasi penerimaan negara, serta pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun agar tepat sasaran. Setiap rupiah dalam APBN, menurut PDIP, adalah uang rakyat sehingga tata kelolanya harus transparan dan akuntabel.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kunci. Mereka meminta pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan dampaknya bagi penghasilan rakyat, serta menjabarkan sumber penerimaan pajak tambahan untuk tahun 2026. Fraksi ini juga mendesak pemerintah dan otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ditekankan bahwa PNBP dari pelayanan publik harus mengutamakan kemudahan akses bagi rakyat, bukan tarif.