Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat penanganan darurat korban gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan menyalurkan bantuan seberat 30 ton. Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan terdampak bencana.
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan sejumlah mitra pembangunan. Bantuan selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk dibawa ke NTT.
“Hari ini kita hadir di Halim Perdanakusuma untuk bersama-sama menyerahkan secara simbolis partisipasi dari mitra pembangunan yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk selanjutnya kami serahkan ke BNPB. Karena besok kita akan bersama-sama berangkat menuju NTT,” ujar Arifah.
Arifah menjelaskan, pengiriman bantuan dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi serta tujuh kabupaten/kota di NTT. Dari koordinasi tersebut, ditemukan masih adanya kebutuhan khusus perempuan dan anak yang belum sepenuhnya terpenuhi setelah gempa.
“Kami mendapatkan data bahwa dari tujuh kabupaten/kota itu masih ada kebutuhan-kebutuhan spesifik untuk perempuan dan anak yang belum tercukupi,” kata Arifah.
Menurutnya, pemerintah telah bergerak cepat sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026. Namun, penanganan bencana membutuhkan dukungan berbagai pihak agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Pemerintah sudah bergerak cepat, karena pada saat gempa itu terjadi tanggal 15 Agustus pagi hari, malam harinya Bapak Presiden sudah memerintahkan beberapa kementerian/lembaga untuk langsung menuju NTT malam itu juga dengan membawa bantuan,” tutur Arifah.
Arifah menambahkan, Kementerian PPPA kemudian mengundang mitra pembangunan untuk berkolaborasi memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan anak di wilayah terdampak.
Selain bantuan logistik, Kementerian PPPA juga mempersiapkan pembentukan Pos SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak di wilayah terdampak gempa. Pos tersebut akan menjadi simpul layanan terpadu bagi perempuan dan anak selama masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan.
Layanan yang disiapkan mencakup penanganan pengaduan, asesmen kebutuhan spesifik, penyediaan ruang aman, hingga layanan psikososial. Arifah mengatakan Pos SAPA juga dapat membantu anak-anak yang terpisah dari orang tua maupun korban yang membutuhkan informasi mengenai layanan perlindungan perempuan dan anak.
“Kalau ada anak yang terpisah dengan orang tuanya atau butuh informasi-informasi yang terkait dengan layanan untuk perempuan dan anak, kami akan menyiapkan di Pos SAPA tersebut,” ujar Arifah.
Ia menegaskan, penanganan korban gempa membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Karena itu, Kementerian PPPA terus berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan kelompok rentan dapat ditangani secara optimal.
Streaming