13 June 2017 20:54
Pakar Hukum Tata Negara mengatakan hak angket KPK ini tidak perlu dilaksanakan, sebenarnya banyak forum lain yang bisa digunakan. Hak angket ini kita bicara soal dana yang besarnya miliaran rupiah untuk melaksanakan hak angket. Pandangan saya DPR ingin menggunakan hak paksa yang dimiliki, dengan tujuan meminta dokumen berita acara pemeriksaan maupun rekaman yang terkait dengan e-KTP.
Streaming