Polemik RUU DKJ Usai Jakarta Tak Berstatus Ibu Kota

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis statusnya pada 15 Februari 2024. Kondisi itu membuat pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dikebut untuk menentukan status kekhususan baru Jakarta, apakah status khususnya sebagai pusat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan atau ada kekhususan lain yang disiapkan.

Dari bermacam opsi kekhususan untuk Jakarta yang ada dalam RUU DKJ, ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 RUU DKJ soal pengangkatan dan pemberhentian langsung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh presiden dengan usulan dari DPR menjadi poin yang harus dicermati banyak pihak. 

DPR menegaskan Gubernur DKI Jakarta akan tetap dipilih oleh rakyat bukan presiden. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang menyebut DPR sudah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah pada Rabu 6 Maret 2024 lalu.

Dalam DIM RUU DKJ, Gubernur Jakarta disebut akan tetap dipilih oleh rakyat. Selain itu seluruh partai politik di DPR sudah sepakat dengan pemerintah bahwa pemimpin Daerah Khusus Jakarta akan dipilih melalui Pilkada.

Selain isu dugaan penguasa Jakarta akan dipilih presiden dalam draf terakhir yang disampaikan akhir tahun lalu, Jakarta direncanakan menjadi kawasan aglomerasi dan akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi. 
 

Baca juga:  Pengamat Kritik Posisi Wapres yang Jadi Ketua Dewan Aglomerasi di RUU DKJ

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD bahkan mewanti-wanti adanya potensi pemilihan Gubernur Jakarta tidak melalui pemilihan langsung. Menurut Mahfud ada wacana DPR nantinya akan menentukan dua nama yang akan menjadi calon gubernur Jakarta. Usulan DPR itu diserahkan kepada presiden untuk menentukan satu nama yang menjadi pemimpin Jakarta.

Sejarawan, JJ Rizal pun buka suara atas polemik yang menggiring RUU DKJ. Menurutnya RUU tersebut sejatinya kemunduran dari cita-cita demokrasi. 

Pemerintah telah menugasi lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU DKJ bersama DPR. Kelima menteri itu ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.