Komnas HAM Catat 5 Poin Penting soal Debat Perdana Capres

Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mencatatkan lima poin penting terkait debat capres pada Selasa, 12 Desember 2023. Mulai dari indeks demokrasi Indonesia yang menurun, perhatian kepada kelompok rentan, hak lingkungan, penyelesaian ham berat, hingga permasalahan di Papua. 

“Indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir yaitu salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil. Artinya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul kemudian kebebasan beragama dan berkeyakinan itu di beberapa tempat masih terjadi persekusi, intimidasi, intoleransi, diskriminasi, kriminalisasi,” kata Pramono, Rabu, 13 Desember 2023.

Catatan kedua, calon presiden harus memastikan bahwa proses pembangunan di Indonesia bersifat inklusif. Selain itu, calon presiden juga harus menjamin suara kelompok-kelompok rentan didengar. Kelompok rentan itu meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok buruh, tani, dan nelayan.

"Jangan sampai kelompok-kelompok rentan menjadi korban atau bahkan dikorbankan atas nama pembangunan," ujar Pramono.

Catatan ketiga, proses pembangunan juga tetap harus menjamin bahwa lingkungan hidup tetap sehat bagi seluruh warga negara. Sebab, hal itu adalah salah satu hak yang harus dinikmati oleh warga negara.

"Jadi pembangunan kita itu harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tidak boleh membawa dampak buruk," beber Pramono. 

Catatan keempat, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu harus ditempuh dengan cara Yudisial maupun non Yudisial. “Dari sisi Yudisial pelanggaran HAM berat ini bisa ditangani dengan menaikkan itu kepada tahap pengadilan," jelas Pramono.

"Dari sisi non Yudisial-nya sudah diawali dengan Pak Jokowi itu bisa diteruskan dengan memperluas bentuk-bentuk pemulihan bagi korban, keluarga korban, jadi awalnya kan sudah di lakukan oleh Jokowi dengan pengakuan atas terjadinya pelanggaran HAM berat, lalu dibentuk tap HAM dan lain-lain tapi ke depan itu perlu diteruskan,” sambungnya.

Catatan kelima, Komnas HAM ingin penyelesaian konflik di Papua harus ditangani dengan serius. Pihaknya setuju dengan pendekatan dialog untuk mengatasi konflik agar suara-suara masyarakat Papua didengar. 

"Papua itu tetap didengar sebelum pengambilan kebijakan," ucap Pramono.