Menyoal Komitmen Antikorupsi 3 Capres

Komitmen tiga capres tentang pemberantasan korupsi di Tanah Air yang disampaikan dalam Debat Capres dinilai sejumlah pihak masih belum konkret. Dua isu yang disampaikan dalam debat capres yakni memiskinkan koruptor dan perampasan aset, dianggap sebagai isu usang yang lama menjadi wacana tapi tak kunjung terealisasikan.

Sejumlah janji politik dan komitmen tiga calon presiden tentang pemberantasan korupsi menjadi sorotan publik di tengah masih anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia akibat masih maraknya praktik korupsi, terutama yang melibatkan pejabat negara. 

Dalam debat, Selasa malam 12 Desember 2023 lalu, ketiga capres menyampaikan gagasannya tentang pemberantasan korupsi baik dari aspek pencegahan maupun penindakan. 

Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menilai, gagasan tiga calon presiden yang mengeklaim akan menguatkan lembaga antirasuah belum konkret karena tidak menyertakan cara. 

Nawawi mengaku, ketiga capres hanya memberikan jawaban normatif soal penguatan KPK. Sementara soal gagasan pemiskinan dan perampasan aset koruptor yang disampaikan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, KPK berharap presiden terpilih bisa mengesahkan rancangan UU Perampasan Aset yang drafnya sudah lama di tangan DPR. 

KPK meyakini RUU Perampasan Aset bakal menjadi amunisi tambahan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberian efek jera pun diyakini bakal lebih maksimal karena bisa memiskinkan koruptor. 

Indonesia Corruption Watch mengkritisi komitmen dan gagasan ketiga capres soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Peneliti ICW Kurnia Ramadan bahkan menyebut, gagasan pemberantasan korupsi yang ditawarkan ketiga capres tergolong usang dan sangat normatif. 

"Para calon itu masih melempar gagasan yang sangat umum, sementara kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi kita harus mendetailkan bagaimana cara mereka merealisasikan," kata Kurnia.