Papua Nugini Tetapkan 14 Hari Keadaan Darurat, WNI Diminta Waspada

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat atau state of emergency selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby. KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan kepolisian Papua Nugini untuk perlindungan dan peningkatan keamanan bagi warga negara Indonesia di sana. 

Hingga saat ini, tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban kerusuhan. KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan juga mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaan.

WNI diimbau tetap tinggal di kediaman jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Tercatat jumlah WNI di Papua Nugini yang terdata di database KBRI ada 1.317 orang. 

Sebelumnya, kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko mulai terjadi sejak 10 Januari 2024 di Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby. Kerusuhan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya. 

Para petugas kepolisian, tentara dan aparat pelayan publik beramai-ramai mundur dari pekerjaan karena rendahnya gaji yang mereka terima. Ribuan pegawai pemerintah bersama masyarakat pun melakukan aksi protes di jalan-jalan utama di kota Port Moresby dan Lea. 

Aksi protes yang mereka laksanakan ini pun berubah menjadi kerusuhan. Masyarakat kemudian melakukan penjarahan toko-toko di Kota Port Moresby dan Lea yang menjadi kota kedua terbesar di Papua Nugini. 

Salah seorang pengusaha, Ian Kloh mengatakan, dirinya belum pernah melihat kerusuhan sebesar ini sejak 50 tahun terakhir. Pemerintah Papua Nugini pun telah menurunkan pasukan tentara yang masih loyal untuk mengatasi kerusuhan.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape memastikan kondisi pada Kamis sore telah kondusif. Marape juga berjanji akan memberikan insentif atau bantuan bagi pengusaha yang tokonya terkena dampak kerusuhan.