Pemerintah Segera Terbitkan Perpres Penertiban Kendaraan ODOL

Jakarta: Pemerintah serius menertibkan kendaraan over dimension and over load (ODOL) atau kelebihan dimensi dan beban. Keseriusan ini ditandai dengan segera menerbitkan Peraturan Persiden (Perpres) sebagai dasar hukum untuk menertibkan kendaraan tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Suntana usai rapat koordinasi (rakor) dengan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Rapat itu membahas komitmen bersama mewujudkan Indonesia zero over dimension and over load.

“Nanti kita akan bicarakan terkait dengan Perpres dan anjuran hukum. Nanti akan kita keluarkan untuk menjadi dasar di kemudian hari,” kata Suntana di Gedung Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juni 2025.

Menurut jenderal purnawirawan polisi pangkat bintang tiga ini, Perpres bisa secepatnya direalisasikan. Hal itu sejalan dengan time line yang telah disiapkan Korlantas Polri dalam upaya menuju zero kendaraan over dimension and over loading.

Terlebih, dalam pelaksanaannya Korlantas Polri bersama jajaran Ditlantas Polda se-Indonesia telah melalukan sosialisasi kepada pengendara sejak 1 Juni hingga 30 Juni mendatang. Nantinya, akan dilakukan tindakan peringatan dan penegakan hukum kepada para pelanggar.

“Tadi kan di paparan ada tahap sosialisasi berapa bulan, tahap ini berapa bulan, sesuatu kita laksanakan sesuai tahap-tahap tidak terlalu cepat. Karena kita inginkan sosialisasi ini timbul kesadaran dari pemilik barang, kendaraan, kawasan industri dan lain ini harus bersama-sama,” tuturnya.

Meski demikian, Suntana menjelaskan bahwa komitmen bersama baik dari pemerintah dan Korlantas Polri adalah upaya penguatan. Setelah sejak lama operasi memberantas pelanggaran kendaraan kelebihan dimensi dan beban, belum memberikan efek jera kepada pelaku.

“Jadi langkah sekarang ini bukan langkah baru, ini langkah yang sudah lama kita laksanakan, sekarang kita optimalisasi untuk mencapai zero tadi,” pungkasnya.(Yon)