UU TNI: Prajurit Aktif di Kementerian atau Lembaga Harus Mundur

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengumumkan aturan soal personel yang bertugas di kementerian. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto menjelaskan, prajurit aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga negara akan pensiun dini atau mengundurkan diri. 

Menurut Panglima, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Regulasi ini mengatur tugas pokok TNI, Kedudukan TNI, hingga organisasi, di mana di dalamnya aturan pensiun dini atau mengundurkan diri tertuang dalam Pasal 47 UU TNI. 

"Jadi, prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif ya, sesuai dengan Pasal 47 (UU Nomor 34 Tahun 2004)," kata Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto di Gedung STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Senin, 10 Maret 2025.