NEWSTICKER

Jokowi: Uang Negara Harus Diprioritaskan untuk Masyarakat Kurang Mampu

6 September 2022 20:14

Metrotvnews.com - Pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM. Dengan cara ini diharapkan penyaluran subsidi akan lebih tepat sasaran.

Pemerintah telah berusaha menghadirkan BBM yang terjangkau untuk rakyat ditengah gejolak harga minyak dunia. Meski demikian pemerintah terpaksa menyesuaikan harga BBM karena anggaran subsidi di APBN telah melonjak hingga tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

Presiden Jokowi memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM dalam bentuk bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun. Bantuan sosial yang diberikan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu untuk 20,65 KPM, 16 juta pekerja serta subsidi transportasi di daerah.

Presiden Joko Widodo berkomitmen agar penyaluran subsidi harus tepat sasaran.

"Intinya uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," jelas Presiden Joko Widodo.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kenaikan harga BBM sejalan dengan harga minyak mentah dunia jika dibandingkan dengan asumsi APBN 2022 yang hanya USD63 per barrel. Meskipun harga ICP mulai mengalami penurunan dalam satu bulan terakhir, namun belum berada pada level saat pandemi covid-19 yang berada di bawah USD70 per barrel.
Hal ini tetap berpotensi membengkak meskipun pemerintah telah menaikan harga BBM.

"Kalau harga ICP masih di angka 85 sampai Desember, maka kenaikan subsidi akan tetap yaitu 502 Trilyun menjadi 640 Trilyun, ini tergantung harga ICP," ujar Sri Mulyani Indrawati.