IMF Minta Indonesia Hapus Kebijakan Hilirisasi

Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi. IMF menilai kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

Pandangan IMF itu tertuang pada paparan artikel For Constitution, di mana ini mengacu pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan Indonesia harus mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat hilirisasi. IMF berharap agar menghapus kebijakan hilirisasi secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

Selain itu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami moderasi pada kisaran lima persen pada 2023 setelah tumbuh 5,3 persen pada 2022. IMF memperkirakan lesunya permintaan dari rekan dagang Indonesia dan tekanan permintaan domestik akan menjadi faktor pemicu

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas.