Presiden Prabowo Jawab Wacana Reshuffle: 2 Tahun Sudah Cukup untuk Membuktikan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa evaluasi maupun perombakan kabinet (reshuffle) menjelang dua tahun masa kepemimpinannya merupakan hal yang logis. Waktu dua tahun dinilai cukup bagi setiap menteri dan pembantu presiden untuk membuktikan kemampuan serta kinerjanya. 

"Saya kira itu sesuatu yang logis. Dua tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya," ujar Presiden Prabowo dalam tayangan Metro Siang Metro TV, Rabu, 16 September 2026.

Di satu sisi, Presiden Prabowo memastikan seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih sudah bekerja dengan baik sejauh ini. Setiap menteri dan wakil menteri (wamen) sudah bekerja kompak dengan pembagian tugasnya masing-masing.

"Secara objektif saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tapi saya katakan juga kepada tim, ibarat kita satu kesebelasan sepak bola, ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi, saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus kepada hal yang mendasar," ungkap Prabowo.
 

Menurut Presiden Prabowo, reshuffle dapat dilakukan guna mengoptimalkan promosi jabatan, menempatkan pejabat sesuai kompetensinya, serta mengganti pejabat yang dinilai tidak cocok atau sedang tersandung masalah.

Dia pun menyoroti penindakan kasus hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan jajarannya. Presiden Prabowo menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum selama terdapat bukti yang cukup.

"Kalau ada bukti, silakan. Sebenarnya ada wamen saya, ya itu tanggung jawab dia," tutur Prabowo.

Fokus utama pemerintah saat ini, kata Presiden Prabowo, adalah menyelesaikan berbagai persoalan mendasar. Prioritas tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pangan nasional, pengamanan pasokan BBM melalui pengembangan B50 berbasis kelapa sawit hingga energi tenaga surya, serta penghentian aliran dana ke luar negeri.

Selain itu, pemerintah menargetkan penanganan kelaparan anak, pengentasan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta efisiensi anggaran guna mencegah kebocoran demi mendorong investasi dan pembukaan lapangan kerja.