Purbaya Optimis DSI Bisa Dongkrak Pendapatan Negara 2 Kali Lipat

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mampu meningkatkan pendapatan negara hingga dua kali lipat. Peningkatan itu diharapkan berasal dari optimalisasi penerimaan pajak ekspor, pajak penghasilan, hingga royalti sektor sumber daya alam.

Menurut Purbaya, selama ini negara dirugikan oleh praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas ekspor. Modus tersebut membuat nilai transaksi yang dilaporkan lebih rendah dari kondisi sebenarnya sehingga penerimaan negara ikut berkurang.

"Menghilangkan kekurangan atau kecurangan dari under-invoicing, transfer pricing, dan lain-lain dalam sekali jalan. Jadi pemikiran yang amat baik sekali dari Bapak Presiden. Jadi otomatis nanti income saya meningkat, sekaligus cadangan devisa kita juga meningkat. Jadi rupiah akan lebih stabil ke depannya," ujarnya dalam tayangan Zona Bisnis Metro TV, Jum'at 29 Mei 2026. 

Pemerintah menilai kehadiran DSI akan memperpendek rantai perdagangan komoditas Indonesia di pasar global. Nantinya DSI akan berperan sebagai trader yang menjual langsung komoditas ke pembeli internasional sehingga praktik manipulasi harga dapat diminimalkan.

“Untungnya bisa dua kali lipat dari export tax, dari income tax, nanti juga dari royalty tax,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan, praktik under-invoicing dan transfer pricing kerap terjadi melalui transaksi di luar negeri, sehingga sulit diawasi pemerintah. Dengan sistem perdagangan terpusat melalui DSI, pemerintah diyakini dapat memantau harga dan transaksi ekspor secara lebih transparan.

Selain meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga berharap DSI dapat memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya menyebut hasil ekspor yang lebih terkendali akan membuat devisa lebih banyak masuk ke dalam negeri.

Meski begitu, Purbaya menegaskan pemerintah akan tetap mengawasi DSI agar tidak bertindak sebagai monopoli perdagangan seperti kekhawatiran yang muncul di publik. Pengawasan disebut akan melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

“Kementerian Keuangan juga akan kirim orang ke sana. Nggak tahu bukan posisi manajemen kali ya tapi saya nggak tahu posisinya apa, tapi yang jelas kita akan monitor Danantara jangan sampai Danantara jalan sendiri sebagai monopolis. Kalau monopolis udah pasti itu ngantongin sana ngantongin sini. Jadi ini akan cara kerjanya akan berbeda dengan monopolis yang biasa,” pungkasnya.