Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan yang berlangsung pekan lalu itu membahas berbagai masukan agar program berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik.
Abdul Mu'ti mengatakan, diskusi difokuskan pada tiga aspek utama, yakni mekanisme distribusi MBG, penentuan penerima manfaat, serta strategi penyaluran program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kami sharing berbagai pengalaman dan data terhadap pelaksanaan MBG selama ini, serta apa yang bisa diperbaiki agar MBG tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh murid," kata Abdul Mu'ti di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Pada aspek distribusi, pemerintah masih mengkaji skema penyaluran yang paling efektif. Salah satu opsi yang dibahas adalah kemungkinan mengoptimalkan kantin sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan program, selain melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami mendiskusikan bagaimana distribusi yang paling baik, apakah harus melalui SPPG secara khusus atau dimungkinkan melalui kantin sekolah," ujar Abdul Mu'ti.
Pembahasan juga mencakup sasaran penerima manfaat. Pemerintah masih mengeksplorasi apakah program MBG akan diberikan kepada seluruh siswa atau diprioritaskan bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan berdasarkan kondisi ekonomi.
"Apakah semua murid harus menerima? Kalau tidak semua harus menerima, basisnya bagaimana, apakah berdasarkan ekonomi atau mekanisme lainnya, ini yang masih terus kami eksplorasi," jelas Abdul Mu'ti.
Selain itu, pemerintah juga membahas strategi penyaluran MBG di daerah 3T yang memiliki tantangan geografis sehingga membutuhkan pola distribusi yang berbeda agar program dapat berjalan efektif.
Meski sejumlah opsi telah dibahas, Abdul Mu'ti menegaskan seluruh pembahasan masih berada pada tahap diskusi. Belum ada keputusan yang diambil, dan hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan sebelum diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Semuanya masih berupa diskusi, belum ada keputusan. Nantinya keputusan akhir akan menunggu arahan Presiden," tegasnya.
Streaming