6 December 2016 20:21
Pemerintah akan merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Aturan pemberian sanksi yang dinilai berbelit belit membuat pemerintah ingin melakukan penyederhanaan proses pemberian sanksi kepada ormas.
\r\n