9 June 2017 20:37
Ombudsman RI khawatir rangkap jabatan pegawai negeri sipil (PNS) mengganggu pelayanan publik. Dalam hal ini Ombudsman akan mendorong pemerintah memperbaiki regulasi pelayanan publik. Seperti pemerintah harus memastikan pejabat yang rangkap jabatan bukan pelaksana pelayanan publik.