16 October 2026 19:41
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin pemantauan langsung aktivasi operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia. Sebanyak 10.070 unit KDMP akan dicek secara serentak selama delapan hari ke depan. Pemantauan perdana dimulai dari KDMP Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 15 Oktober 2026.
“Hari ini kita bagi tugas ya untuk para menteri, 10.070 koperasi kita cek seperti ini. Mohon maaf ya, menteri yang terkait aja, tapi yang lain juga beredar kementerian lain. Kemudian Pangdam, Bupati, Gubernur, terus Wali Kota, saya sudah bikin surat edaran Bapak Presiden untuk mengecek 10.070 koperasi seperti ini selama delapan hari,” ujar Zulhas, biasa dia disapa.
Dalam kegiatan pengecekan tersebut, Menko Pangan didampingi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesiapan gerai, ketersediaan bahan pokok dan barang bersubsidi, keberadaan Manajer Koperasi yang mulai bertugas sejak awal Oktober, hingga aset pendukung berupa motor roda tiga, mobil pikap, dan truk pengangkut.
Pengecekan serentak ini melibatkan instruksi kepada seluruh kementerian terkait, gubernur, bupati, kapolres, dan komandan kodim di setiap daerah. Zulhas menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa (Kopdes/KDMP) berfungsi sebagai sarana infrastruktur pemerintah untuk menjamin distribusi komoditas bersubsidi sampai kepada warga desa yang berhak.
Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan pentingnya dukungan semua pihak untuk menyukseskan operasional KDMP di setiap wilayah. Keberadaan koperasi desa ini dinilai menjadi instrumen efektif untuk memastikan bantuan bahan pokok bersubsidi pemerintah disalurkan tepat sasaran melalui pendataan berbasis data terverifikasi. Sistem pendataan tersebut mencegah masyarakat dari luar desa maupun pihak tertentu memborong bahan pokok bersubsidi di gerai KDMP.
"Target kita semua desa InsyaAllah memiliki Kopdes. Karena Kopdes ini menjadi alat infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang bersubsidi. Sebab setiap desa itu punya warga yang memang menerima barang-barang bersubsidi, termasuk gas LPG. Bukan hanya satu dua desa, tapi semua desa berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari negara,” ujar Yandri Susanto.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran Satgas Pangan Nusantara, pimpinan TNI, hingga para Panglima Kodam (Pangdam). Peran aktif dan kegesitan unsur TNI serta lembaga terkait dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan hingga 35 ribu unit Kopdes dalam kurun waktu satu tahun.
"Kita terima kasih kepada Satgas Pangan Nusantara, terutama kepada pimpinan TNI dan Pak Pangdam, karena tanpa kegesitan mereka tidak mungkinlah 35 ribu (Kopdes) dalam setahun itu terbangun," ungkapnya.
Keberhasilan pengoperasian dan keberlanjutan Kopdes tidak dapat berjalan secara mandiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat lokal. Keterlibatan aktif dari manajer koperasi, kepala desa, hingga jajaran pengurus menjadi fondasi utama agar pelayanan kepada masyarakat desa dapat berjalan optimal.
"Maka perlu kerja sama semua pihak, termasuk manajer Kopdes, Pak Kades, kemudian pengurusnya. Intinya ini adalah kolaborasi, tidak bisa hanya kerja sendirian," pungkas Yandri Susanto.
Streaming