Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Hermawati Setyorinny mengimbau pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi gas elpiji 3 kilogram (kg) di tingkat pangkalan. Sebab, harga gas melon sudah tinggi sejak di pangkalan sebelum sampai ke pengecer.
Hal itu banyak terjadi di daerah. Pangkalan menjual elpiji 3 kg ke pengecer dengan harga sekitar Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per tabung. Akibatnya, pengecer menjualnya kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan bisa mencapai Rp30 ribu per tabung saat terjadi kelangkaan.
"Yang harus ditata bukan hanya pelaku usaha yang menggunakan elpiji 3 kg, tetapi pangkalannya juga harus dipantau. Mereka menjual ke pengecer dengan harga tinggi, sehingga pengecer juga terpaksa menjual lebih mahal ke konsumen," ujar Hermawati, dikutip dari
Headline News Metro TV pada Kamis, 6 Februari 2025.
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah membuat sistem pendataan bagi pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan gas elpiji 3 kg. Menurutnya, jika UMKM dengan omzet di bawah Rp2 miliar per tahun membutuhkan elpiji dalam jumlah lebih banyak, maka mereka sebaiknya diberikan izin khusus dengan sistem yang lebih transparan.
Distribusi gas elpiji bersubsidi menjadi sorotan usai pemerintah melalui Kementerian ESDM melarang penjualan di tingkat pengecer. Masyarakat hanya bisa membeli gas melon di pangkalan yang sudah terdaftar resmi.
Kebijakan ini sejatinya baik lantaran bertujuan mengontrol harga elpiji bersubsidi untuk konsumen. Namun, keberadaan pangkalan yang belum merata membuat warga kesulitan.
Akibatnya, selama beberapa hari terjadi antrean panjang warga membeli gas melon di banyak daerah. Bahkan, seorang warga lanjut usia di Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal usai mengantre gas elpiji bersubsidi.
Presiden Prabowo Subianto kemudian turun tangan. Kepala Negara menginstruksikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kembali membolehkan pengecer menjual gas sembari bertahap meningkatkan statusnya menjadi sub pangkalan.
(Tamara Sanny)
Streaming