22 November 2023 20:51
Jakarta: Rencana pelaksanaan Pilkada 2024 dimajukan mendapat penolakan dari sebagian fraksi di DPR. Rencana tersebut dinilai bisa menimbulkan kekacauan dalam rangkaian Pemilu 2024.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya memastikan fraksi NasDem menolaknya. Sebab, akan ada tiga pemilihan umum dalam waktu bersamaan. Hal itu akan merepotkan partai politik.
"Kami dari peserta Pemilu, sebagai partai politik, masih dalam fokus pileg ya. Itu masih ada gugatan dan segala macam," ujar Willy, Rabu, 22 November 2023.
Menurut pandangan Analis Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, rencana Pilkada dimajukan dari November ke September 2024 sarat dengan kepentingan Presiden Jokowi. Dia melihat ada celah bagi Jokowi untuk menyukseskan anak dan menantunya menjadi kepala daerah.
"Kalau pada September terselenggaranya, maka Pak Jokowi masih jadi presiden karena belum selesai. Nah di situlah apa namanya dalam konteks tertentu pak Jokowi masih bisa memenangkan anak dan menantunya kalau mau maju menjadi wali kota maupun gubernur," kata Ujang.
Namun rancangan revisi Undang-Undang Pilkada telah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa, 21 November 2023. Ketua DPR Puan Maharani menyatak fraksi PKS menolak. Sedangkan PKB dan Demokrat menyetujui dengan catatan.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar Pilkada 2024 dimajukan dari September ke November 2024 dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Salah satu alasannya ingin menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Streaming