Kemenpan RB Dukung Penguatan Kelembagaan Kejaksaan

Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendukung upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Penguatan ini mengatur adanya penambahan dari susunan organisasi dan tata kerja.

Penguatan ini sudah dibahas dalam pertemuan antara Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Jaksa Agung St Burhanuddin pada Jumat, 27 Oktober 2023. Beberapa hal strategis yang dibahas antara lain, pembentukan koordinator pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, peningkatan status unit organisasi dari Pusat Pemulihan Aset menjadi Badan Pemulihan Aset, dan penambahan lingkup tugas pada beberapa unit organisasi di sejumlah Jaksa Agung Muda.

“Dari desain kelembagaannya memang ada beberapa penguatan di Kejaksaan. Misalnya soal Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan yang secara fungsi berperan sebagai techno structure untuk menunjang operating core kejaksaan. Ke depan sesuai arahan Presiden Jokowi, bisa berjalan optimal. Soal pemulihan aset itu kita perkuat kapasitas kelembagaannya dari Pusat ke Badan, dari eselon II ke eselon I," ujar Anas, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Oktober 2023.

Anas mengatakan, kajian dukungan penguatan kelembagaan Kejaksaan tersebut telah dituntaskan Kemenpan RB. “Harmonisasinya juga sudah dituntaskan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga awal pekan depan bisa segera diusulkan Rancangan Peraturan Presidennya,” kata Anas.

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah hal strategis lain, mulai dari penataan kelembagaan sejumlah kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Hal ini dilakukan untuk mendukung kerja-kerja Kejaksaan di semua tingkatan.

"Misalnya sudah kita sepakati pembentukan cabang kejaksaan negeri Nunukan di Pulau Sebatik, yang cukup urgen karena menyelesaikan permasalahan dan memberi edukasi hukum di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia,” ujar Anas.

Jaksa Agung St Burhanuddin mengapresiasi kolaborasi antara Kejagung dengan KemenpanRB yang terus terjalin. Kerja sama tersebut untuk mendorong penguatan kelembagaan, digitalisasi, reformasi birokrasi, hingga penataan sumberdaya manusia (SDM).

“Bersama Kemenpan RB, kami membahas upaya penguatan kelembagaan, digitalisasi, reformasi birokrasi, dan SDM. Semuanya diperlukan untuk terus meningkatkan kinerja kejaksaan,” katanya.