Giliran Menteri Basuki Kena Cecar DPR Soal Tapera

Sikap DPR terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa dengan cepat berubah 180 derajat. Di awal DPR sangat mendukung Tapera. Tapi dengan gelombang protes dari buruh dan pengusaha, DPR mulai menunjukkan gelagat untuk balik badan.

Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di DPR, Kamis 6 Juni 2024, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono sempat dicecar oleh anggota Komisi V DPR. Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yusiana mengatakan Menteri Basuki tidak firm untuk menjelaskan Tapera. 

"Jadi bagaimana Pak, data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia. Karena selama ini, saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja, baik ASN maupun pekerja swasta," cecar Irene.

"Mohon maaf Pak subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi," tambahnya.
 

Baca: Tapera Dinilai Bukan Jalan Menyelesaikan Permasalahan Perumahan

Menteri Basuki lalu berusaha menjelaskan pekerjaan pemerintah dalam penyediaan perumahan murah untuk rakyat. Namun saat menjelaskan anggota Komisi V lainnya menginterupsi. Bahkan ketua Komisi V mengatakan penjelasan Pak Menteri tidak menjawab persoalan.

Undang-Undang Tapera yang lahir 2016 sebenarnya adalah produk legislasi yang menjadi inisiatif DPR. RUU ini sudah berlangsung sejak 2009 atau pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun hingga akhir 2014, SBY dan DPR tidak sepaham soal RUU Tapera. Ketika itu Pansus Tapera diketuai Yoseph Umar Hadi dari fraksi PDI Perjuangan, sedangkan Panja Tapera diketuai Refrizal dari Fraksi PKS. Baru pada masa periode pertama Presiden Jokowi atau Maret 2016 Tapera disahkan.