Menteri PKP Tinjau Rumah Tak Layak Huni Program BSPS 2026 di Jateng

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi didampingi Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma melakukan kunjungan kerja ke Brebes Jawa Tengah. Selain meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS 2026, rombongan juga bertandang ke rumah tidak layak huni milik warga.

Inilah rumah tak layak huni milik Warningsih di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Rumah ini hanya satu dari ribuan rumah tak layak huni di Indonesia yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait menyaksikan langsung atap rumah yang nyaris ambruk serta genteng yang rawan bocor. Kondisi dapur hingga kamar tidur pun jauh dari kata layak.

Melalui program BSPS tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan perbaikan 30.000 unit rumah di Jawa Tengah. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun lalu yang hanya 7.000 unit lebih. Maruarar menegaskan percepatan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Jawa Tengah naik ini luar biasa. Tahun lalu ada 7.500-an ya 7.522. Tahun ini minimal 30.000, naiknya sekitar 23.000. Ya, tahun lalu itu ada 222 kabupaten kota yang dapat program, tahun ini semua kabupaten kota di Indonesia 500 lebih mendapatkan program. Ini membuktikan program 3 juta rumah arahan Pak Prabowo itu berjalan dengan lompatan yang luar biasa.” kata Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dikutip dari tayangan Metro Pagi Primetime, Metro TV, Selasa, 12 Mei 2026.

Tahun ini pemerintah juga memperluas jangkauan BSPS secara nasional. Jika sebelumnya masih ada ratusan kabupaten kota yang belum tersentuh program, tahun ini seluruh kabupaten kota di Indonesia memperoleh alokasi.
 

Baca juga: Kementerian PKP Alokasikan 90,55% Anggaran 2026 untuk Program Fisik

Tak hanya sekedar membangun, Menteri PKP juga meminta agar material bangunan seperti bata dan genteng dibeli dari pelaku usaha lokal di Jawa Tengah. Hal ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi rakyat di sekitar lokasi proyek.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan RTLH di Jawa Tengah. Luthfi menilai penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH perlu terus diperkuat karena masih banyak warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak. Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah penanganan RTLH bisa semakin cepat.

Selain program BSPS penanganan RTLH di Jawa Tengah juga didukung APBD Provinsi dengan target 5.000 unit pada 2026. Untuk Kabupaten Brebes target dari sumber APBD Provinsi sebanyak 249 unit.

“Untuk 2025 kita sudah hampir 225.000 rumah kita bagi di 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah, dari Pak Prabowo yang tahun depan hampir 605, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengentaskan kemiskinan kita, terutama Desil 1, Desil 2 dan Desil 3 maupun 4 bagi mereka yang tidak punya tempat hunian.” ucap Ahmad Luthfi.

Bagi Warningsih bantuan sebesar Rp20 juta ini adalah mimpi yang jadi nyata. Setelah puluhan tahun tinggal di rumah yang rawan ambruk kini ia bisa bernafas lega.

“Senang. Terima kasih kepada Pak Menteri Terus kepada Bapak Presiden juga Pak Prabowo." ucap Warningsih.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menambahkan dukungan lain terhadap program ini berasal dari CSR perusahaan dan Baznas tahun ini. Target penanganan RTLH dari sumber tersebut di Jawa Tengah sebanyak 1.550 unit.

Menurut Luthfi total target penanganan RTLH di Jawa Tengah pada 2026 mencapai 36.550 unit. Rinciannya 30.000 dari APBN melalui BSPS, 5.000 dari APBD Provinsi serta 1.550 unit dari CSR dan Baznas.