Bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Aceh Tamiang telah mengakibatkan kelumpuhan total di berbagai sektor. Tercatat sebanyak 12 kecamatan dan 216 desa di wilayah tersebut terdampak parah, yang mengakibatkan aktivitas pemerintahan hingga roda perekonomian masyarakat lumpuh.
Dalam laporan terbarunya, Bupati Aceh Tamiang menyampaikan bahwa upaya pemulihan telah dilakukan secara intensif selama satu bulan terakhir dengan dukungan penuh dari BNPB, TNI, dan Polri. Sebanyak 3.385 personel TNI dan 877 anggota Polri dikerahkan untuk membantu warga membersihkan material lumpur yang menimbun pemukiman dan infrastruktur publik.
Hingga saat ini, pembersihan lumpur di ibu kota kabupaten telah mencapai 80 persen. Pemerintah daerah menargetkan sisa pembersihan saluran air dan parit akan tuntas dalam dua hari ke depan.
Meski jalur logistik Medan-Banda Aceh sudah lancar, kendala besar masih dihadapi di tingkat desa. Kurangnya alat berat menjadi hambatan utama dalam membersihkan lumpur di 216 desa yang terdampak.
"Sekarang ini masalahnya adalah di desa-desa. Kami perlu alat berat yang banyak, karena satu kita mempunyai 216 desa yang terendam lumpur," ujar Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana, Selasa 30 Desember 2025.
Selain itu, empat jembatan dilaporkan rusak parah, yakni di Desa Baling Karang, Desa Pematang Durian, Desa Lubuk Sidup, dan Desa Pangkalan. Pemerintah daerah mendesak pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat menuju perkotaan dapat kembali diakses dengan mudah.
"Karena ini merupakan menjadi urat nadi masyarakat untuk bisa ke perkotaan. Kami juga sudah melaporkannya kepada BNPB dan juga kepada Pak Dandim untuk bisa segera diusulkan untuk dipasangkan jembatan tersebut," papar Armia.
Dampak lingkungan juga sangat memprihatinkan di sektor pertanian. Lebih dari 8.000 hektare sawah tertimbun lumpur. Namun, Armia melihat sejumlah petani nekat menanam padi di atas lahan yang masih berlumpur guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Maka lumpur-lumpurnya apabila kita segera selesaikan dalam waktu mungkin satu bulan ini mungkin masyarakat bisa bisa agak aman dalam mereka menjalani suatu kegiatan-kegiatan, baik itu untuk perekonomian maupun pertanian," jelas Bupati Aceh Tamiang.
Pemkab Aceh Tamiang Minta Bantuan Sembako dan Huntara
Menyikapi kondisi ekonomi warga yang terpuruk, Bupati mengusulkan bantuan sembako untuk 313.245 jiwa selama periode enam bulan ke depan yakni Januari-Juni. Ia menilai warganya saat ini masih kesulitan memulihkan ekonomi yang habis tersapu bencana pada akhir November lalu.
"Kami sudah ada minta rumusan dengan Bapanas agar korban terdampak banjir mendapatkan sembako ini selama 6 bulan. Nanti suratnya akan kami segera buatkan dan mudah-mudahan ini bisa untuk dikabulkan karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pemerintah," tambahnya.
Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah daerah, kerusakan rumah warga mencapai angka yang fantastis. Dengan rincian 4.839 unit rumah hilang tersapu banjir (terutama di pinggir sungai), 8.509 unit rusak berat, 9.366 unit rusak sedang dan 15.174 unit lainnya rusak ringan.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tengah mengupayakan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap). Bupati telah menyurati 14 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan berkoordinasi dengan PTPN untuk meminta pelepasan lahan guna relokasi warga ke tempat yang lebih aman dari banjir.
"Karena wilayah kami pada umumnya adalah HGU, maka kami sudah menyurat. Jadi mohon dukungan penuh dari pimpinan untuk bisa segera melepaskan, karena ini juga melalui prosedur yang agak panjang mungkin dengan Kementerian ATR/BPN supaya bisa segera melepaskan. Kami juga tidak meminta banyak. Mungkin satu HGU paling luas sekitar 70 hektare," jelas Armia.
Streaming