Di awal 2022 ini, KPK mondar-mandir menangkap kepala daerah. Di antaranya Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Ketiganya dituduh KPK terlibat praktik korupsi seperti jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa serta kasus perizinan.
Cara-cara basi ini digunakan para kepala daerah untuk menggeroti uang negara dan rakyat sebanyak-banyaknya. Atas nama otonomi daerah, kelakuan sebagian kepala daerah ini bak raja kecil yang berkuasa luar biasa. Mengapa masih banyak pejabat publik yang berperilaku kotor dan tidak memberi contoh baik?
