Menguak Celah Keamanan LIMS di Balik Penyadapan Presiden, Pakar Siber: Bentuk Pusat Intersepsi Nasional

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat jenderal kepolisian membuka pertanyaan besar terkait keamanan siber dan pengawasan alutsista intelijen di Tanah Air. Pakar keamanan siber dari CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Pratama Dahlian Persadha, menilai adanya celah fatal dalam tata kelola sistem intersepsi nasional.

Pratama menjelaskan, alat sadap yang lazim digunakan penegak hukum dan intelijen di Indonesia adalah Lawful Interception Management System (LIMS). Alat ini bekerja dengan cara terhubung langsung (tapping) ke core network seluruh operator seluler di Indonesia.

"Sistem LIMS ini bekerja di tingkat operator, bukan menginfeksi ponsel target. Petugas hanya butuh memasukkan nomor ponsel target ke dalam sistem, lalu semua data panggilan suara seluler (GSM), SMS, hingga koordinat lokasi target langsung tertarik ke server tanpa disadari oleh korban sama sekali," kata Pratama dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin, 9 November 2026.

Kendati ampuh untuk memantau panggilan reguler dan pelacakan posisi fisik, LIMS memiliki keterbatasan, yakni tidak mampu membuka enkripsi aplikasi pesan instan berbasis end-to-end seperti WhatsApp, Telegram, atau Signal.

Tiga Metode Penyadapan dan Urgensi Forensik Ponsel Presiden

Menurut Pratama, setidaknya ada tiga metode umum penyadapan komunikasi:

1. Lawful Intercept (LIMS): Terkoneksi langsung ke server operator telekomunikasi.
2. Tactical Intercept (Fake BTS/IMSI Catcher): Perangkat bergerak (biasanya di kendaraan) dengan jangkauan 500 meter hingga 1 kilometer untuk mencegat frekuensi radio di area tertentu.
3. Malware Injection (Spyware): Penanaman perangkat lunak jahat ke ponsel yang mampu menguras seluruh data terenkripsi, membaca keylogger ketikan, hingga mengendalikan mikrofon dan kamera dari jarak jauh.

Pratama mengingatkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera melakukan uji forensik digital secara menyeluruh terhadap perangkat komunikasi Presiden Prabowo guna mendeteksi potensi adanya kombinasi serangan malware.

"Ponsel Pak Presiden harus diaudit dan dibersihkan. Perlu dicek apakah hanya disadap melalui LIMS atau ada malware yang sempat ditanamkan ke dalam perangkat beliau. Langkah forensik ini krusial untuk memastikan komunikasi kepala negara benar-benar bersih," ucapnya.

Kejanggalan 'Whitelist' dan Penghapusan Data

Pratama menyoroti standar internasional sistem LIMS yang seharusnya menyematkan daftar putih (whitelist) anti-sadap terhadap nomor kepala negara serta pejabat VVIP.

"Secara standar global, nomor kepala negara itu haram hukumnya disadap. Semestinya nomor Presiden otomatis di-skip oleh sistem. Pertanyaannya, mengapa sistem di Indonesia bisa sampai meloloskan nomor kepala negara untuk disadap?" ucap mantan pejabat Lembaga Sandi Negara tersebut.

Menanggapi informasi bahwa para tersangka telah menghapus data hasil penyadapan, Pratama meyakini data tersebut tetap dapat diungkap kembali secara utuh lewat forensik digital.

"Penghapusan biasa dari sistem atau server itu seratus persen bisa di-recovery. Kalaupun servernya dihancurkan, rekam jejak digital (log) permintaan data intersepsi pasti tersimpan di operator telekomunikasi. Jadi penyidik tidak perlu khawatir kehilangan barang bukti," jelasnya.

Dorong Audit Total dan Pusat Intersepsi Tunggal

Guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat maupun institusi intelijen di masa depan, Pratama mendorong Presiden untuk mengambil langkah konkret:

1. Audit Total Alat Sadap: Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kepemilikan dan penggunaan perangkat intersepsi di kementerian maupun lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, hingga BIN).
2. Pusat Intersepsi Nasional: Membentuk satu lembaga atau gerbang tunggal (single gateway) intersepsi nasional yang diawasi bersama lintas institusi. Hal ini memastikan setiap permohonan penyadapan wajib mengantongi izin resmi pengadilan serta memiliki nomor kasus hukum yang jelas.
3. Regulasi Ketat UU Penyadapan: Mempercepat payung hukum komprehensif mengenai tata cara penyadapan agar hak privasi warga negara yang sah terlindungi dari aksi spionase liar oknum penegak hukum.