NEWSTICKER

Manuver Perppu Cipta Kerja, Ada Kegentingan Memaksa?

3 January 2023 19:18

Pemerintah beralasan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk mengantisipasi ketidakpastian hukum. Menanggapi hal tersebut, Mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan merespons tentang etik berbangsa yang dicetuskan dalam tahap MPR.

Mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan menilai pemerintah dan anggota DPR kini terlibat dalam proses pemilu dengan persiapan yang panjang. Maruarar menilai fokus perhatian pemerintah dan DPR menjadi terbagi, sehingga tidak dapat diharapkan akan fokus pada persoalan perbaikan UU Ciptaker dari segi perbaikan prosedur dan tata cara pembentukan UU.
 
Maruarar berpendapat putusan MK berkenaan dengan prosedur dan tata cara pembentukan undang-undang yang kurang memberi kesempatan menampung aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam pembentukan undang-undang.

Namun, Mantan Anggota Panja RUU Cipta Kerja, Guspardi Gaus menilai yang dilakukan pemerintah saat ini terhadap adanya keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Hasil yang kami buat bersama pemerintah akan dilakukan judicial review oleh elemen masyarakat, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang yang kami lahirkan itu dianggap inkonstitusional bersyarat," ujar Mantan Anggota Panja RUU Cipta Kerja, Guspardi Gaus dalam Primetime News, Metro TV, Selasa (3/1/2023).