NEWSTICKER

Buruh dan Pengusaha Ramai-Ramai Protes Perppu Cipta Kerja

7 January 2023 21:06

Aturan pengupahan dan hari libur dalam Perppu Cipta Kerja menuai protes dari kalangan buruh dan pengusaha. Pemerintah dinilai tidak konsisten dan terburu-buru dalam menetapkan perppu. Namun, pemerintah mengklaim, Perppu Cipta Kerja sebagai penyempurna Undang-Undang Cipta Kerja yang dibekukan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perubahan formula upah minimum, hingga sistem outsourcing dalam Perppu No 2/2022 Tentang Cipta Kerja, ditegaskan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah sebagai penyempurna dari regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang No11/2020 Tentang Cipta Kerja.

Secara tertulis Ida mengatakan, melalui Perppu Cipta Kerja, pemerintah bertujuan memberikan perlindungan adaptif bagi tenaga kerja dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis.
 
Substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja yaitu ketentuan alih daya atau outsourcing. Selain itu, penyempurnaan dan penyesuaian penghitungan Upah Minimum (UM) dihitung dengan memertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota apabila hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari pada UMP. Penegasan lainnya dalam perppu ini, yaitu kewajiban menerapkan struktur dan skala upah oleh pengusaha untuk tenaga kerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih.

Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian direvisi melalui Perppu No 2/2022. Inkonsistensi itu terutama soal formula penetapan upah minimum dalam klaster ketenagakerjaan.

Sementara perwakilan buruh Said Iqbal menilai pemerintah terburu-buru menetapkan Perppu Cipta Kerja. Sehingga mengabaikan beberapa poin aturan soal jam kerja dan waktu istirahat atau cuti tahunan.