Pemerintah Diminta Fokus pada Operasional KA Cepat Jakarta-Bandung

Ekonom Indef Rizal Taufikurahman mengungkap bahwa pemerintah harus fokus bagaimana operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan maksimal agar bisa menambah pendapatan. Harapannya, pendapatan itu untuk membayar utang dari proyek pembangunan kereta cepat ini. 

"Menjadi catatan penting dengan KCIC ini adalah bagaimana mengoptimalisasi KCIC ini supaya mampu mengembalikan utang ini," kata Rizal dalam program Metro Siang, Metro TV, Senin, 2 Oktober 2023. 

Menurut Rizal, penggunaan APBN dalam proyek KA Cepat Jakarta-Bandung dinilai akibat kurang matang dalam perencanaan. Aakibatnya, pembengkakan biaya dalam proyek pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung menyebabkan utang negara semakin bertambah.

Sebelumnya, dengan bangga Presiden Joko Widodo menyampaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) adalah yang pertama di Asia Tenggara. Namun, sebagian biaya dari proyek ini merupakan utang pemerintah Indonesia kepada pemerintah Tiongkok. Utang ini terjadi karena adanya pembengkakan biaya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Permenkeu ini buntut dikeluarkannya Perpres Nomor 93 Tahun 2021 Terkait Penjaminan Karena Adanya Cost Over Run atau Pembengkakan Biaya.

Pembengkakan biaya ini telah diaudit BPKP dan dalam reviewnya direkomendasikan pembengkakan biaya ini dimasukkan dalam skema penyertaan modal negara yang mana BUMN memiliki saham 60 persen atas Kereta Cepat Jakarta-Bandung.