Islamabad: Keamanan di Islamabad, Pakistan, semakin diperketat menjelang pertemuan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, pada Jumat, 10 April 2026, waktu setempat. Ratusan personel polisi dan pasukan paramiliter dikerahkan untuk mengamankan ibu kota.
Sejumlah jalan utama ditutup menggunakan kontainer, terutama di kawasan zona merah yang menjadi pusat pemerintahan dan diplomatik. Hotel yang akan menjadi tempat menginap delegasi juga dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Pemerintah Pakistan menyatakan telah menyiapkan rencana pengamanan menyeluruh untuk menjamin keselamatan para tamu negara. Pembicaraan ini diharapkan menjadi langkah diplomatik penting untuk mengakhiri konflik di kawasan.
Perdana Menteri (PM) Republik Islam Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, muncul sebagai aktor kunci dalam upaya meredakan konflik Iran dengan AS dan sekutunya. Peran PM Pakistan tersebut dinilai strategis sebagai mediator yang menjembatani komunikasi sekaligus memosisikan Pakistan sebagai pusat diplomasi dalam krisis ini.
Sebelum terjadinya gencatan senjata, Shehbaz Sharif aktif memainkan peran sebagai saluran komunikasi darurat dan penyeimbang tensi ketika jalur diplomatik formal antara Washington dan Teheran putus total. Sebagai arsitek utama diplomasi yang berhasil memfasilitasi gencatan senjata selama 14 hari, langkah ini dianggap sebagai kemenangan diplomatik terbesar Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatkan pengaruh geopolitik negara tersebut di tingkat global.
Sejauh ini, AS dan Iran sudah menyepakati gencatan senjata bersyarat selama dua pekan pada Selasa kemarin, yang memungkinkan kembali dibukanya jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Presiden AS Donald Trump menyebut pihaknya akan menghentikan serangan terhadap Iran selama dua minggu jika Teheran membuka kembali Selat Hormuz. “Kami akan menangguhkan pemboman terhadap Iran selama dua minggu,” ujarnya, dikutip dari media
BBC, Rabu, 8 April 2026.
Sementara Iran menyetujui pembukaan jalur pelayaran dengan pengawasan militer serta mengajukan rencana 10 poin. Rencana tersebut mencakup penghentian konflik di beberapa negara, pencabutan sanksi, hingga komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.