AS Veto Resolusi Gencatan Senjata Jalur Gaza

Washington: Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza telah diveto oleh Amerika Serikat pada Jumat, 8 Desember 2023. Padahal, resolusi itu didukung oleh hampir semua anggota DK PBB dan banyak negara lainnya.

Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengkritik Dewan Keamanan PBB setelah pemungutan suara karena kegagalan mengutuk pembantaian oleh kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober di wilayah Israel. Saat itu, Hamas membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 lainnya.

Wood juga mengkritik Dewan Keamanan PBB karena tidak mengakui hak Israel untuk membela diri.

Ia mengatakan resolusi tersebut "berbeda dari kenyataan" dan "tidak akan membawa kemajuan di lapangan." Wood menyatakan bahwa menghentikan aksi militer Israel akan memungkinkan Hamas untuk terus memerintah Gaza dan "hanya akan menanam benih untuk perang berikutnya."

Wood menyerang para pendukung resolusi, mengkritik mereka terburu-buru mewujudkannya serta tidak mengubah seruan gencatan senjata tanpa syarat.

"Oleh karena itu, meski Amerika Serikat mendukung perdamaian yang langgeng, di mana baik Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman, kami tidak mendukung seruan untuk segera melakukan gencatan senjata," kata Wood, seperti dikutip dari laman TOI, Sabtu, 9 Desember 2023.

Dukungan AS untuk Israel

Setelah pemungutan suara, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berterima kasih kepada Presiden AS Joe Biden karena "berdiri teguh" terhadap Israel. "Sedikit cahaya menolak banyak kegelapan," ucap Erdan, menyinggung festival Hanukkah yang dimulai pada Kamis malam.

"Gencatan senjata hanya mungkin terjadi jika semua sandera kembali dan Hamas hancur," tambahnya.

Tiga belas anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara mendukung mosi tersebut, sementara Inggris abstain.

Langkah yang didukung dunia Arab itu, yang diajukan oleh Uni Emirat Arab, menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza sebagai "bencana besar" dan menyerukan perlindungan warga sipil, pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan Hamas, dan akses kemanusiaan ke Gaza.

Dalam upaya sia-sia untuk menekan pemerintahan Biden agar membatalkan penolakannya terhadap gencatan senjata, menteri luar negeri Arab Saudi dan negara-negara Arab terkemuka lainnya serta Turki berada di Washington pada hari Jumat.

Namun pertemuan mereka dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dijadwalkan berlangsung hanya setelah pemungutan suara PBB.

Baca juga:  AS Desak Israel Lakukan Operasi Tepat Sasaran dan Lindungi Warga Sipil Gaza