Pos Indonesia Distribusikan Bantuan CBP di 20 Provinsi

Memasuki 2024, pemerintah melanjutkan pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) di 38 provinsi dengan alokasi sebanyak 22.004.077 penerima atau 220.040.770 kilogram beras per bulan. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kilogram beras. Bantuan ini dilaksanakan selama enam bulan yaitu dari Januari hingga Juni.

PT Pos Indonesia (Persero) untuk tahun ini mendapatkan kepercayaan mendistribusikan bantuan di 20 provinsi kepada 13.415.219 penerima bantuan pangan per bulan atau setara dengan 62 persen alokasi nasional per bulan. Provinsi penerima bantuan ini ialah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 

Adapun alokasi untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.525.993 PBP atau sebanyak 35.259.930 kilogram beras. Untuk Kabupaten Cilacap mendapat alokasi 192.767 PBP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Gudang Bulog Gumilir, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Presiden Jokowi memastikan ketersediaan cadangan beras yang tersimpan di Cilacap. 

Selain meninjau dan memastikan ketersediaan cadangan beras, Presiden Jokowi turut menyapa masyarakat yang hadir. Presiden ingin memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah sejumlah 10 kilogram berjalan dengan baik.

Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun turut hadir untuk melihat langsung proses pendistribusian penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP). Dirinya menyampaikan bahwa total penerima sebanyak 22 juta.
 
"Kita akan menyalurkan selama enam bulan berarti ada enam kali, kita laksanakan tepat waktu, koordinasi dengan stakehoolder terkait, khususnya Bulog," kata Tonggo Marbun.
 
Adapun mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi data penerima terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan aparat setempat. 

Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan beras ini menerapkan teknologi digital berupa aplikasi Pos Giro Cash (PGC). Dengan menggunakan PGC, penerima yang telah mendapatkan bantuan dapat diketahui dari foto diri bersama dengan identitas yang dibawa yaitu KTP atau KK.

PGC juga menyertakan geotagging yaitu menyertakan lokasi penerima mendapatkan bantuan sehingga dapat dilacak melalui peta.
 
Dengan demikian, Pos Indonesia memiliki SOP yang sudah teruji dan mampu memenuhi seluruh unsur dalam prinsip-prinsip good corporate governance yaitu bersih, transparan, dan profesional. 

Keunggulan lain yaitu Pos Indonesia memiliki sumber daya transportasi, sumber daya manusia, dan ketersebaran kantor pos cabang hingga ke seluruh Indonesia hingga daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) yang akan memudahkan dalam pendistribusian bantuan.