13 February 2025 23:52
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemotongan dana APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Pengeluaran kementerian dan lembaga yang dianggap mubazir dipangkas besar-besaran.
Hemat untuk memberi makan anak-anak rakyat dan memperbaiki sekolah di Indonesia. Pelaksanaannya pun harus dikawal dengan benar, jangan sampai ada yang menjadi korban efisiensi. Layanan publik harus tetap berjalan maksimal.
Lalu bagaimana pemerintah menyiasati imbas dari kebijakan efisiensi ini? Bagaimana pemerintah memastikan sektor pelayanan masyarakat tidak akan terganggu? Dan siapakah raja kecil yang dikatakan Presiden Prabowo?