Pengakuan PM Belanda soal Kemerdekaan Indonesia Dinilai Kemunduran

Di parlemen, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tapi pengakuan itu justru dinilai tidak tulus bahkan kemunduran. Apa sebabnya?

Pada 14 Juni lalu terjadi perdebatan keras di parlemen Belanda saat membahas hasil penelitian tentang kemerdekaan, dekolonialisasi, kekerasan dan perang di Indonesia periode 1945-1950. Hasil penelitian menyebut adanya kekerasan ekstrem militer Belanda yang terstruktur.

Dalam sesi debat, anggota parlemen Belanda Corinne Ellemeet mendesak Pemerintah Belanda memberi respons terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar yaitu 27 Desember 1949, bukan Proklamasi 17 Agustus 1945. Merespons tuntutan itu Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sudah mengakui 17 Agustus 1945 tanpa keraguan.

Pengakuan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, tentang kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu sebenarnya bukan hal baru. Sebab pada 16 Agustus 2005 atau sehari sebelum peringatan 60 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pengakuan serupa pernah disampaikan Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Rudolf Bot.

Dalam pidato di Gedung Departemen Luar Negeri di Jakarta, Ia mengatakan secara moral dan politik Belanda mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Bot juga menghadiri upacara kenegaraan peringatan hari ulang tahun ke-60 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2005 di Istana Negara, Jakarta. Sekaligus menjadi pejabat Belanda pertama yang menghadiri peringatan kemerdekaan RI.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai pengakuan Perdana Menteri Belanda atas kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 kali ini, merupakan langkah mundur dari apa yang sudah terjadi sebelumnya.