Tambahan Masa Jabatan Kades Demi Cegah Polarisasi Dinilai Tidak Masuk Akal

26 January 2023 07:23

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Khairul Umam menyebut perpanjangan masa jabatan dengan alasan mencegah polarisasi pasca-Pemilihan Kepala Desa sangat tidak masuk akal. Sebab, keduanya tidak saling berkaitan.

"Secara argumen dan urgensinya, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sangat tidak nyambung dengan fokus kinerja Pemerintah Desa saat ini. Oleh karena itu, terkait isu konflik, polarisasi saya pikir ini bukan menjadi sesuatu yang terkait langsung," kata Khairul dalam wawancaranya dengan Media Group Network, Kamis (26/1/2023).

Khairul mengatakan bahwa penyelesaian konflik pada tingkat desa tidak membutuhkan waktu lama. Kepala desa dengan jiwa kepemimpinan yang kuat dapat menyelesaikan konflik dalam satu semester.

Tidak lupa, Khairul juga mengingatkan Pemerintah Desa agar selalu bekerja sama dengan stakeholder terkait.

"Dalam memitigasi konflik di level desa, saya pikir kearifan lokal akan jauh lebih kuat dan bagaimana stakeholder para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh adat akan mampu menjadi pelekat yang kemudian bisa menyatukan elemen yang terpisah dari proses negosiasi dalam konteks politik dan demokratisasi di tingkat lokal," ucapnya.

Isu penambahan masa jabatan Kepala Desa disinyalir merupakan agenda di level nasional jelang Pemilu 2024. Beberapa partai politik tertentu pun mulai melakukan pergerakan demi mendukung gerakan para Kades tersebut.