Program makan bergizi gratis kembali memunculkan pertanyaan. Salah satunya ialah persoalan susu sebagai pemenuhan gizi di dalam program tersebut.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah telah menyetujui usulan pemerintah untuk mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk membiayai program makan bergizi gratis di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Meski begitu yang masih menjadi PR besar adalah kesiapan para pemasok, salah satunya peternakan. Misalnya di Balai Besar pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak atau BBPTUHPT di Baturaden Banyumas Jawa Tengah.
Peternakan milik Kementerian Pertanian ini memiliki 300 lebih sapi dan siap menjadi pemasok susu dalam program makan bergizi gratis.
Kepala BSSN BPPTUHT, Sintong Hutasoit menjelaskan, kendalanya ialah belum adanya alat untuk mengolah susu segar agar lebih tahan lama.
"Kami sebagai bagian dari Kementerian Pertanian akan mensupport semaksimal mungkin dari program. Saat ini kapasitas produksi sehari kurang lebih 7 ribu liter. Kami sudah sampaikan juga ke pimpinan sarana prasarana untuk bisa memproduksi susu"
Sintong juga menyebut keterbatasan area lahan membuat daya tampung sapi perah terbatas.
"Tantangannya adalah kapasitas kami tidak bisa dipaksa karena kalau misalnya masukkan sampai 3.000 ekor bahkan 10 ribu ekor nanti daya dukung lahan yang tidak cukup," jelas Sintong.
Kemdala yang disampaikan Sintong senada dengan pengamat pertanian ITB, Andreas Santoso. Dia menyebut bahwa program ini perlu dikaji ulang sebab populasi sapi perah di masih sangat minim.
"Kebutuhan susu tambahan yang harus disediakan oleh pemerintah itu meningkat 540 %. Populasi sapi pada tahun 2021 drop hampir sekitar 80.000 sapi.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Silvester Matutina justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya program ini akan tetap berjalan apalagi masalah anggaran sudah disetujui terkait peternakan yang belum siap. Silvester menyampaikan sudah ada solusi seperti distribusi dari daerah lain.
Streaming