3 Kader Mundur, Masa Depan PSI Dinilai Kian Terancam

Keputusan tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, yang mengundurkan diri secara serentak memicu sorotan tajam. Kendati beralasan ingin fokus menjalankan tugas sebagai menteri dan wakil menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto, langkah tersebut dinilai sebagai sinyal keretakan internal serta pudarnya masa depan partai.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai eksodus para elite sentral ini membuktikan bahwa PSI dibangun atas dasar politik transaksional dan pragmatisme tanpa fondasi ideologi yang kuat.

"Saya melihat PSI tidak punya basis platform ideologi. Di lingkar dalamnya, pragmatisme terlalu dominan sehingga kader yang benar-benar loyal tidak banyak. Mereka meninggalkan partai karena merasa tidak ada lagi harapan dan masa depan di sana," kata Pangi dalam program Primetime News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.

Pangi merujuk pada temuan survei nasional Voxpol Center sepanjang setahun terakhir yang mencatat elektabilitas PSI konsisten stagnan di bawah 3 persen (berkisar antara 2,3 hingga 2,6 persen). Angka tersebut dinilai kian sulit menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di masa mendatang.

Lebih lanjut, Pangi mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati terhadap loyalitas figur-figur yang kini menjabat di kabinet tersebut. Menurutnya, keputusan meninggalkan partai demi mengamankan kursi pemerintahan merupakan bentuk pembangkangan politik.

"Pak Jokowi dan partainya sendiri saja mereka tinggalkan demi memilih jabatan menteri yang dirasa lebih menjanjikan. Presiden Prabowo harus waspada, jangan sampai pembantu presiden diisi oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan pragmatis," tegasnya.

Pangi juga mengaitkan gelombang mundurnya elite PSI dengan rontoknya pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi Effect). Menurutnya, kekuatan politik trah Solo kini berada pada titik kritis seiring mencuatnya dua skandal besar, yakni dugaan penyadapan ilegal aparat terhadap institusi negara dan putusan Mahkamah Agung (MA) serta Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terkait langkah Gibran yang berupaya melakukan perlawanan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pangi menilai manuver tersebut keliru dan berpotensi membebani Presiden Prabowo dengan melempar 'bola panas' politik.

"Putusan MA dan MK itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Upaya pembuktian kembali di PTUN hanya akal-akalan dan menunjukkan sikap tidak legawa. DPR seharusnya berani bersikap tegas memproses mekanisme pemakzulan secara konstitusional, bukan membiarkan hukum dipermainkan di mata publik internasional," pungkas Pangi.