Jakarta: Pemerintah akan menghidupkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada tahun ajaran 2025/2026. Perubahan ini menandakan tren perubahan sistem pendidikan setiap kali menteri berganti.
Pengamat Pendidikan Ubaid Matraji mengkritisi kebijakan pemerintah yang kerap mengganti sistem pendidikan setiap kali ganti periode kepemimpinan presiden. Perubahan kebijakan yang tidak berkesinambungan menyebabkan sistem pendidikan Indonesia tidak memiliki arah yang jelas.
"Menteri yang baru selalu membuat kebijakan berbeda dengan menteri sebelumnya dan itu kontradiktif. Yang dulunya menghapus lulusan, sekarang dihidupkan kembali. Yang dulunya menghapus UN, sekarang dihidupkan kembali. Begitu juga dengan program guru penggerak yang sempat dicanangkan, kini justru dihapuskan lagi," ujar Ubaid Matraji dikutip dari Metro Pagi Primetime Metro TV pada Selasa, 15 April 2025.
Sejatinya Ubaid juga tidak setuju dengan sistem penjurusan. Baginya, sistem penjurusan dapat membatasi eksplorasi minat siswa yang seharusnya masih berkembang pada usia SMA. Padahal, saat ini dibutuhkan fleksibilitas agar peserta didik bisa berkembang sesuai potensinya masing-masing.
Lebih jauh, Ubaid menyebut kualitas pendidikan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Ia menyebut penyebab utamanya adalah kebijakan pendidikan yang inkonsisten dan kerap berubah arah.
"Kapan majunya pendidikan kita ini kalau jalannya selalu maju mundur? Ketika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN saja, kita ini termasuk yang terburuk. Kenapa? Karena kebijakan pendidikan kita tidak pernah konsisten," ucapnya.
Seperti diketahui, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, berencana menghidupkan kembali
penjurusan IPA, IPS dan Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA). Abdul beralasan menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).
Dalam tes kemampuan akademik, akan ada mata pelajaran wajib bagi siswa, baik IPA, IPS san Bahasa. Ditambah dengan mata pelajaran khusus jurusan.
Di sisi lain, penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA mulai ditiadakan pada tahun ajaran 2024-2025, saat Nadiem Makarim masih menjabat Mendikbudristek. Kebijakan penghapusan jurusan ketika itu merupakan bagian dari penerapan kurikulum merdeka, untuk memberikan keleluasaan siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan rencana studi lanjutan mereka.
Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat Nadiem ini sebenarnya dirancang untuk membuka ruang eksplorasi dan refleksi diri bagi siswa. Sebelum mereka mengambil keputusan penting mengenai masa depannya.
(Tamara Sanny)
Streaming