Hikmah Siang: Tanah Gaza Hanya Untuk Warga Palestina

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, Palestina, resmi berlaku sejak 19 Januari 2025. Gencataan senjata ini sekaligus mengakhiri agresi brutal yang dilakukan Israel selama 15 bulan atau sejak Oktober 2023 lalu.

Direktur Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Teuku Zulkhairi bersyukur dengan adanya gencatan senjata ini. Ia berharap gencatan senjata kali ini bisa bersifat permanen serta bisa memberikan keadilan terhadap warga Palestina di Gaza.

"Karena kalau kita melihat banyak sekali fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Israel menjadi negara yang seringkali melanggar perjanjian-perjanjian," kata Teuku Zulkhairi dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Jumat, 3 Januari 2024. 

Seperti yang terjadi baru-baru ini. Di mana tentara Israel menembak seorang anak Palestina hingga tewas di Kota Rafah, Jalur Gaza Selatan. Oleh sebab itu diperlukan partisipasi dunia internasional untuk memastikan Israel mematuhi gencatan senjata.

"Kita berharap PBB dan organisasi-organisasi Islam secara khusus dan negara Islam secara umumnya, agar betul-betul mengawasi gencatan senjata ini sehingga Israel tidak melakukan pelanggaran," harap Teuku Zulkhairi.

Belum lagi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang belakangan menuai kontroversi usai mengusulkan proposal Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan memindahkan warga Gaza ke sejumlah negara tetangga.
 

Baca juga: Bela Israel, Trump Jatuhkan Sanksi pada Pengadilan Kriminal Internasional

Teuku Zulkhairi mendorong Indonesia terus terlibat aktif dalam diplomasi internasional untuk memperjuangkan kedamaian di Palestina.  Ia berharap pemerintah Indonesia mempertahankan posisinya mendukung total perjuangan umat Islam di Palestina.

"Kita optimis bahwa Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia akan bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina," ungkap Teuku Zulkhairi.

Teuku juga berharap masyarakat Indonesia berperan dan bersuara memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya bahwa yang terjadi di Palestina bukanlah konflik antara Israel dan Palestina, melainkan murni penjajahan yang harus dihapuskan karena tidak seusai Undang-Undang 1945.

"Persoalan penjajahan ini harus betul-betul dipahami oleh masyarakat Indonesia,  bahwa kondisi yang terjadi di sana ada satu pihak yang didukung oleh negara-negara besar dalam semua aspek mulai dari persenjataannya, finansialnya, untuk menyerang sebuah entitas yang hari ini diblokade dari berbagai sisi betul-betul dijajah. Dan mereka sedang berusaha mempertahankan dirinya sebagai Muslim dan juga ingin mempertahankan harga diri sebagai umat Islam," jelasnya.