Menkes Tanggapi Protes Guru Besar: Kebijakan Utamakan Kepentingan Masyarakat

Aksi keprihatinan dari para guru besar Fakultas Kedokteran terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan terus berlanjut. Sejumlah akademisi dari berbagai universitas terkemuka menyuarakan keresahan mereka terhadap arah kebijakan kesehatan nasional yang dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Guru besar dari Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Andalas secara terbuka menyampaikan kritiknya terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terutama terkait dominasi Kementerian Kesehatan dalam urusan pendidikan kedokteran serta mutasi sepihak terhadap sejumlah dokter spesialis tanpa prosedur yang jelas.

“Ambil alih oleh Kementerian Kesehatan itu bukan tugas dia. Dalam Perpres sudah jelas pembagian tugas antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Tapi ini diambil alih tanpa transparansi,” ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Prof. Guslihan Dasa Tjipta dikutip dari Primetime News, Metro TV pada Rabu, 21 Mei 2025.

Ia juga menyoroti pemecatan sejumlah sejawat dari rumah sakit pendidikan. Menurutnya belum pernah terjadi selama 50 tahun terakhir.
 

Baca Juga: Guru Besar FK Unpad Keluarkan Maklumat, Minta Presiden Evaluasi Menkes Budi

Hal senada disampaikan Prof. Siti Setiati dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan dokter di Indonesia. “Evaluasi sekarang ditarik ke Kementerian Kesehatan. Ini sangat mengganggu kami. Proses pendidikan dan standar harus dijaga oleh institusi yang independen,” tegasnya.

Menanggapi protes tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah bertujuan melayani kepentingan masyarakat luas.

“Semua kebijakan yang kita bikin memprioritaskan 280 juta rakyat Indonesia. Kami kurang memprioritaskan kepentingan kementerian, profesi, rumah sakit, atau industri farmasi,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Budi Sadikin menyadari bahwa transformasi yang dilakukan kementeriannya menimbulkan ketidaknyamanan bagi sejumlah pihak. Namun, menurutnya keberpihakan terhadap masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.

Sebelumnya, para guru besar secara kolektif menilai kebijakan Kemenkes dapat mengancam independensi kolegium dan menurunkan kualitas profesi kedokteran. Mereka mendesak agar peran institusi pendidikan tetap dijaga serta kebijakan kesehatan dijalankan secara transparan dan kolaboratif, bukan sentralistik.


(Tamara Sanny)