Komnas HAM Turun Tangan Usut Dugaan Kekerasan oleh Oknum Polisi di Demo Pati

Komnas HAM menyoroti aksi unjuk rasa besar-besaran di Pati pada 13 Agustus lalu yang mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Komisioner Komnas HAM mendatangi Kantor Kuasa Hukum warga dan Polresta Pati, untuk mengklarifikasi langkah pengamanan aparat saat aksi berlangsung, serta bagaimana aparat bertindak.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya sudah berada di Pati sejak Kamis untuk memantau situasi. Ia mengumpulkan data dari media, video, serta informasi dari aliansi peserta aksi, lalu mengklarifikasi ke Polresta Pati. Pramono menegaskan klarifikasi dilakukan terkait dugaan adanya kekerasan berlebihan maupun prosedur pengamanan yang tidak sesuai. 

Salah satu kuasa hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Kristoni Duha menyebutkan bahwa dirinya menjadi korban pengeroyokan oleh belasan preman dan aparat saat demo hingga mengalami luka di wajah dan tubuh. Ia juga sempat disekap selama 5 jam sebelum diselamatkan oleh rekannya. Tindakan itu dinilainya masuk ranah pidana dan melanggar hak asasi manusia.
 

Baca juga: Bupati Sudewo Absen di Sidang Paripurna DPRD Pati

Sementara itu pihak kepolisian memberikan penjelasan bahwa pengamanan melibatkan personel gabungan dari Polresta Pati, polres sekitar, TNI, damkar, dan instansi lain.

Terkait prosedur, polisi mengklaim telah memberikan peringatan sebelum bertindak. Namun suara pengeras tidak terdengar karena kalah dengan milik peserta aksi. Dari 22 orang yang sempat diamankan, seluruhnya dibebaskan tanpa penetapan tersangka.

Selain meminta klarifikasi dari pihak polisi dan peserta demo, Komnas HAM juga akan melihat langsung kondisi korban yang masih dirawat, termasuk memastikan siapa yang menanggung biaya pengobatan. Komnas HAM memastikan akan terus memantau kasus ini, demi menjamin hak-hak warga dan memastikan prosedur penegakan hukum dijalankan secara benar.