Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi dinamika pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait berbagai kebijakan penanggulangan bencana yang ia terapkan. Dalam keterangannya di Balai Kota, Pramono secara terbuka menyebut bahwa tidak semua pihak merasa senang dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota.
"Saya bilang, apa yang saya lakukan tentunya ada yang senang, ada yang enggak senang. Termasuk modifikasi cuaca. Enggak semuanya orang itu senang bahwa Jakarta enggak banjir. Itu juga ada yang ingin Jakarta banjir," ujar Pramono, Rabu 28 Januari 2026.
Pramono mencontohkan langkah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang sempat menuai kritik tajam dari sejumlah kalangan saat pelaksanaannya. Meskipun mendapat pertentangan, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil murni bertujuan untuk melindungi kepentingan warga luas dan bukan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
"Modifikasi cuaca yang kami jalankan dikritik, enggak apa-apa. Tetapi kan yang saya lakukan ini adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik," kata Pramono, menambahkan.
Memasuki masa satu tahun kepemimpinannya di Jakarta, Pramono menekankan pentingnya menerapkan gaya kepemimpinan yang tenang dan berorientasi pada solusi nyata. Ia mengklaim lebih memilih memfokuskan energi pada eksekusi penyelesaian masalah strategis daripada terjebak dalam konflik internal atau meluapkan kemarahan yang tidak produktif di ruang publik.
"Maka kalau dilihat apa yang saya lakukan, semua kebijakan-kebijakan gubernur yang lama, Gubernur DKI Jakarta maksudnya, yang tidak selesai, bismillah saya selesaikan," ucap Pramono.
Selain itu, menurutnya, sejumlah proyek mangkrak warisan pemerintahan sebelumnya kini mulai menunjukkan titik terang. Proyek-proyek tersebut meliputi pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai, pembangunan jembatan penghubung JIS-Ancol, hingga penyelesaian sengketa lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang berlarut-larut.
Selain infrastruktur fisik, Pramono juga terus mengupayakan penataan masyarakat adat Betawi sesuai dengan aspirasi yang telah disuarakan oleh tokoh-tokoh Jakarta sebelumnya. Langkah ini diambil sebagai wujud tanggung jawab seorang negarawan yang memikirkan konteks masalah secara luas dan melepaskan diri dari kepentingan pribadi.
(Daffa Yazid Fadhlan)