Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan skema work from home atau WFH satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat, untuk ASN di pusat maupun daerah. Kebijakan ini adalah respons langsung terhadap tekanan global, terutama lonjakan harga energi akibat konflik geopolitik.
Tujuan utamanya sudah jelas adalah menghemat energi dan menekan beban negara. Karena kalau ditarik sederhana setiap ASN yang tidak berangkat ke kantor konsumsi BBM akan turun, penggunaan listrik kantor berkurang, kemudian operasional gedung juga bisa ditekan dengan jumlah ASN yang mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia. Efeknya ternyata tidak kecil.
Pengawasan
Menurut pakar otonomi daerah, kebijakan ini bisa signifikan karena menekan mobilitas dan juga biaya operasional kantor secara bersamaan. Tapi, WFH kali ini tidak berlaku untuk semua sektor.
Layanan publik yang bersifat esensial tetap harus berjalan normal, seperti misalnya rumah sakit, transportasi. Lalu ada keamanan dan penanggulangan bencana. Artinya negara tetap harus, dan terkutip ya, harus hidup.
Menariknya WFH ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga mendorong optimalisasi energi di kantor. Misalnya, pembatasan pakai AC dan juga listrik. Pengurangan perjalanan dinas sampai efisiensi penggunaan fasilitas kantor. Jadi, ini bukan sekedar kerja dari rumah, namun juga bagian dari perubahan pola kerja menuju birokrasi yang lebih hemat dan juga digital.
Work from home bagi ASN, apalagi sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari MenPanRB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut, mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik.
Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50%, dan luar negeri hingga 70%. Jadi maksud pemerintah, ini tema utamanya, strategi hemat energi skala nasional. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Menko, ada optimalisasi fasilitas kantor, perjalanan dinas juga dikurangi, dan pembatasan listrik dan juga AC.
Kalau pemerintah pusat menetapkan hari Jumat, beberapa pemerintah daerah justru mengambil langkah yang berbeda. Contohnya di Kabupaten Bogor, Pemda sudah menerapkan WFH, tapi juga mengatur pola kerja mingguan yang lebih fleksibel, termasuk mendorong perubahan perilaku mobilitas ASN di hari-hari tertentu.
Nah di sana kebijakan ini juga bukan soal WFH saja, tapi juga bagian dari strategi yang lebih luas, hari tertentu didorong untuk naik transportasi umum. Ini sudah berlaku juga sebenarnya di Jakarta. Ada juga anjuran misalnya carpooling, bahkan pengaturan suhu AC minimal 24 derajat.
Kenapa pilih hari Rabu?
Jadi ini sebenarnya daerah juga bisa kreatif untuk bagaimana melaksanakan dari WFH. Nah kenapa ada daerah yang memilih hari selain Jumat, walaupun sebenarnya dari pusat sudah memutuskan Jumat begitu ya? Nah karena tiap daerah punya variable yang berbeda. Pertama adalah pola kemacetan, beban energi lokal, sampai karakter pelayanan publik.
Dengan kata lain kebijakan ini tidak sepenuhnya kaku, dan pusat memberikan arah daerah menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Tujuan ini sama sebenarnya, menjaga pelayanan publik tetap jalan, tapi dengan biaya energi yang lebih rendah. Kita ambil contoh misalnya Pemkot Salatiga, yang menerapkan langkah efisiensi energi pemirsa, ntuk menekan penggunaan bahan bakar minyak.
Kebijakan pendukung
Jadi bukan dengan cara work from home, pemerintah setempat, ini justru menggagas gerakan Jumat bebas kendaraan per motor. Untuk menekan konsumsi BBM, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal, Pemkot Salatiga memilih untuk Jumat bebas kendaraan per motor. Seluruh pegawai, ASN maupun swasta, diimbau untuk berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum saat menuju ke kantor.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan gubernur untuk membudayakan hidup sehat, sekaligus memperdayakan kembali transportasi publik.Selain transportasi, atau sektor transportasi, pemerintah juga mulai mendorong penggunaan energi alternatif. Misal, tenaga surya di kantor-kantor pelayanan untuk menghemat listrik.
WFH ASN setiap Jumat
Sama halnya dengan Jakarta juga akan ikut dengan aturan pemerintah pusat, meski demikian sejumlah sektor pelayanan publik dipastikan untuk di Jakarta tetap berjalan normal, guna menjaga pelayanan kepada masyarakat, ini tidak terganggu. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan pihaknya sudah menyusun aturan teknis terkait penerapan WFA di lingkungan Pemprov Jakarta. Kebijakan ini akan mengatur secara rinci, pegawai yang diperbolehkan bekerja dari rumah setiap hari Jumat.
Nah, pelayanan publik menjadi prioritas utama yang tidak akan terdampak kebijakan ini. Sektor kesehatan, kemudian bantuan sosial, sampai pendidikan yang membutuhkan kehadiran langsung di lapangan, ini tetap beroperasi seperti biasa, termasuk puluhan poliklinik, puskesemas, dan rumah sakit di Jakarta. Nah, untuk pekerjaan yang bersifat administratif di tingkat tinas, WFA diperbolehkan.
Pemprov Jakarta juga akan menerapkan aturan pendukung, termasuk larangan penggunaan kendaraan pribadi saat WFA, serta pengawasan oleh badan kepegawaian daerah, ini untuk memastikan kebijakannya berjalan efektif. Keputusan pemerintah pusat yang sudah menerapkan dan menetapkan hari Jumat sebagai waktu untuk work from home. Pelayanan publik kan tidak boleh terganggu dan tidak boleh work from home, misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, yang memang harus ada di lapangan, maka kami akan atur mereka tetap bekerja seperti biasa, terutama 44 poliklinik puskesemas, kemudian 292 puskesemas pembantu, (7:00) dan 31 rumah sakit tetap seperti biasa.
Apakah WFA akan berhenti di BUMD atau BUMN saja atau ASN saja? Ini Menteri Ketagihan Kerjaan, Sir Lee, akan mengumumkan juga kebijakan work from home bagi perusahaan swasta, badan usaha milik negara atau BUMN, serta badan usaha milik daerah atau BUMD, termasuk himbauan mengenai optimalisasi penggunaan energi di tengah konflik timur-tengah. Seperti apa tanggapan dan permintaan dari karyawan swasta untuk rencana ini diketanggapannya?
Ya, untuk menghemat sektor energi dan efektivitas itu tidak hanya dari sisi ASN saja, tapi lebih efektif sih dipertimbangkan juga dari sektor swasta juga, jadi menyeluruh, tidak hanya dari sisi ASN, jadi dari sisi swasta maupun yang dari sisi korporasi itu, disamakan juga. Mendukung sekali sih untuk WFH, walaupun cuma satu hari dalam seminggu ya, karena bisa mengurangi kemacetan juga, sama menghemat juga sih untuk WFH-nya.
Karena itu pemerintah menekankan bahwa ini akan terus dievaluasi secara berkala, termasuk melihat apakah benar-benar efektif menekan konsumsi energi nasional. Jadi benang merahnya, WFH satu hari ini sebenarnya bukan soal fleksibilitas kerja saja, ini adalah kebijakan ekonomi terselubung dalam bentuk kebijakan kerja. Negara sedang mencoba satu hal sederhana mengurangi aktivitas, menekan konsumsi energi, menjaga anggaran tetap aman.
Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi enak atau tidak WFH, tapi seberapa besar nanti dampaknya ke ekonomi negara, dan apakah ini permanen.
Streaming