Komisi VIII DPR RI Minta Pemerintah Tekan Biaya Haji

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah melakukan efisiensi biaya perjalanan haji untuk tahun ini, sehingga biaya haji tidak membebani jamaah. DPR juga meminta BPKH untuk melipatgandakan dana manfaat haji untuk kepentingan jamaah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang untuk 2024 meminta pemerintah untuk pelaksanaan haji selama 30 hari. Marwan berharap pelaksanaan haji tahun ini tidak memberatkan jamaah.

Komisi VIII DPR RI juga berharap Badan Pengelola Keuangan Haji harus mampu menggandakan nilai manfaat untuk subsidi bagi jamaah haji Indonesia.

"Kami (Komisi VIII DPR RI) berharap bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji harus berkemampuan menggandakan nilai manfaat, kalau hanya mengandalkan 700% saja yang akan dilakukan subsidi bagi jamaah haji kita, tidak perlu ada BPKH, dibubarkan saja," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.