NEWSTICKER

Fact Check: Bisakah Tuntutan Jaksa Direvisi?

20 January 2023 12:12

Terdakwa Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir J, menuai polemik. Sebab, terdakwa Putri Candrawathi yang dianggap sebagai perencana hanya dituntut delapan tahun penjara. Lalu, bisakah tuntutan jaksa terhadap Eliezer direvisi? 

Dalam sejarahnya, Jaksa Agung pernah merevisi tuntutan Valencya Lim di Pengadilan Negeri Karawang pada November 2021. Saat itu, jaksa merevisi tuntutan yang awalnya satu tahun menjadi tuntutan bebas. Namun, jaksa menilai kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah kekeliruan. 

Berbeda dengan kasus Eliezer, jaksa menilai kasus ini mutlak pembunuhan dan terbukti bahwa terdakwa menembak korban. Maka, Jaksa Agung menegaskan tidak ada revisi tuntutan untuk Eliezer, meskipun Eliezer merupakan seorang justice collaborator.

"Kami tahu kapan kami akan merevisi. Ini sudah benar, kenapa direvisi? Tidak akan pernah ada revisi," ujar Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana. 

Namun, tuntutan jaksa belum mendapat ketok palu dari majelis hakim. Secara normatif, tidak ada pasal di dalam KUHAP yang mewajibkan hakim untuk memutus pemidanaan sesuai dengan rekuisitor (tuntutan) dari jaksa penuntut umum. 

Pasal 183 KUHAP menjelaskan, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti sah yang meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Lalu, Pasal 182 Ayat 4 menegaskan, bahwa musyawarah dalam Pasal 182 Ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Surat dakwaan kasus pembunuhan Brigadir J tentu harus mempertimbangkan Pasal 340 subsider Pasal 338 KUHP dengan opsi-opsi hukuman maksimal yang dapat ditetapkan dalam vonis majelis hakim. 

Artinya, bisa jadi tuntutan lima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J termasuk Richard Eliezer, berubah menjadi lebih ringan, tetap, ataupun lebih berat saat vonis majelis hakim.