Pentingnya Early Warning System Antisipasi Terjadinya Bencana

Jakarta: Jurnalis senior sekaligus pemerhati manajemen bencana, Prihadi, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, validasi data, dan pemanfaatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk menghadapi potensi bencana yang diprediksi masih akan terjadi hingga Desember mendatang.

Menurut Prihadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) selama ini telah menjalankan tugas pemantauan cuaca dan menyampaikan peringatan dini secara rutin dengan tingkat akurasi yang mencapai lebih dari 85 persen. Namun, tantangannya terletak pada bagaimana informasi tersebut diterjemahkan dan diterapkan oleh para pemangku kepentingan serta masyarakat.

Prihadi menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah, media, dan masyarakat. Media, kata dia, memainkan peran besar dalam menyampaikan kondisi terkini di lapangan, termasuk melaporkan wilayah yang masih terisolasi atau belum tersentuh bantuan.

“Media itu penyambung lidah masyarakat. Informasi dari bawah ke atas penting untuk mempercepat bantuan, apalagi sumber daya BNPB, TNI, dan Polri sedang terbagi di banyak titik,” ujar Prihadi, dalam program Breaking News Metro TV, Sabtu, 29 November 2025.
 

Ia menambahkan bahwa komunikasi tidak boleh hanya berjalan dari pusat ke daerah, tetapi juga sebaliknya, sehingga pemerintah dapat melakukan penanganan lebih cepat dan tepat sasaran.

Pendataan Masih Menjadi Kendala

Salah satu hambatan utama yang membuat bantuan belum optimal dalam tiga hari terakhir adalah masalah pendataan. Menurut Prihadi, jumlah warga lansia, balita, hingga kelompok rentan lainnya di setiap titik masih belum sepenuhnya akurat.

Namun, ia berharap proses pendataan akan lebih ajek dalam empat hingga lima hari ke depan sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih teratur.

Ia juga menilai konferensi pers rutin Kepala BNPB setiap pagi dan sore menjadi acuan penting bagi publik dan relawan. Informasi mengenai perkembangan risiko, jumlah korban, dan kebutuhan mendesak membantu masyarakat memahami peran masing-masing tanpa melanggar jalur koordinasi yang ada.