20 November 2026 10:16
Ekspose atau gelar perkara dugaan makar terkait kasus penyadapan ilegal (illegal access) terhadap Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, dikabarkan batal dilaksanakan pada Jumat, 20 November 2026. Agenda yang seharusnya melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut rencananya akan dijadwalkan ulang pada pekan depan.
Berdasarkan laporan lapangan jurnalis Metro TV Randi Alfaras di Gedung Kejagung, Jumat, 20 November 2026 pagi belum ada kepastian mengenai jam pelaksanaan gelar perkara itu. Saat dikonfirmasi mengenai jadwal pastinya, muncul informasi bahwa ekspose perkara hari ini batal digelar dan ditunda hingga pekan depan. Meski demikian, situasi di Kejagung masih terus dipantau guna memastikan apakah agenda tersebut benar-benar dibatalkan atau tetap berlangsung pada hari ini, Jumat, 20 November 2026..
Sebelumnya, rencana ekspose perkara bersama JPU di Kejagung disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Polisi Susatyo pada Kamis, 19 November 2026. Kasus dugaan makar yang merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal ini disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, salah satunya mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Sehari sebelum rencana ekspose tersebut, tepatnya pada Kamis (19/11), Bareskrim Polri telah lebih dahulu menggelar perkara secara internal. Pertemuan itu melibatkan sejumlah unsur pengawasan dan internal kepolisian, yakni penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Pelibatan berbagai unsur tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, gelar perkara internal juga menyoroti sejumlah fakta dan bukti baru yang telah dikantongi penyidik.
Penanganan perkara dugaan makar ini diketahui telah memasuki tahap penyidikan. Sepanjang proses berjalan, penyidik Bareskrim Polri telah melakukan berbagai langkah, mulai dari mengumpulkan dokumen, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi, hingga penggeledahan. Salah satu penggeledahan menyasar sebuah bangunan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada 17 November lalu. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 59 saksi yang diperiksa oleh penyidik terkait kasus tersebut.